www.siarandaerah.id – Oleh: Astuti Dwicayani Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
Indonesia, sebagai negara hukum, tertera jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pula, demokrasi yang menjadi fondasi bangsa ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2), menggambarkan keterkaitan yang erat antara hukum dan demokrasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fenomena koalisi besar di politik Indonesia telah menjadi karakteristik dominan selama dua dekade terakhir. Sejak era reformasi dan pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, banyak partai politik yang berkolaborasi dalam bentuk koalisi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan esensi demokrasi di negara ini.
Pentingnya Hukum dan Demokrasi dalam Koalisi Politik
Koalisi besar sering dipandang sebagai alat untuk menstabilkan politik dan memfasilitasi efektifitas pemerintahan. Dalam sistem presidensial multi partai seperti Indonesia, presiden sering kali tidak memiliki mayoritas di legislatif, sehingga keharusan untuk membangun koalisi dengan berbagai partai menjadi penting untuk meloloskan kebijakan yang diinginkan.
Kondisi ini terlihat jelas dalam pemerintahan yang ada sekarang, di mana hampir semua partai politik bergabung dalam satu koalisi besar. Namun, walaupun tujuan stabilitas dapat tercapai, hal ini sering kali berisi risiko mengurangnya peran oposisi, yang esensinya sangat diperlukan dalam sebuah demokrasi.
Dalam teori demokrasi, oposisi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan dan memberikan alternatif politik. Dengan hilangnya oposisi yang kuat, demokrasi cenderung menjadi proses yang berjalan tanpa meninggalkan dampak nyata bagi masyarakat, dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang substansi demokrasi kita.
Dampak Kartelisasi Partai di Indonesia terhadap Pertarungan Politik
Konsep kartel partai yang dikemukakan oleh para ahli menawarkan cara yang menarik untuk menganalisis dinamika partai politik saat ini. Partai-partai, alih-alih berkompetisi dengan ide dan program, justru berkolusi untuk mempertahankan kekuasaan dan mengakses sumber daya negara.
Dengan hampir seluruh partai berada dalam kabinet, mereka berfungsi sebagai jaringan kepentingan, di mana masing-masing partai lebih fokus pada pembagian kekuasaan daripada penyaluran aspirasi masyarakat. Ini menciptakan ketidakcocokan dengan model partai yang ideal, yang seharusnya berfokus pada representasi masyarakat.
Selain itu, situasi ini membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan yang berarti. Ketika partai-partai besar berkolaborasi dalam satu poros kekuasaan, dinamika pemilu menjadi tidak menarik dan berisiko turunnya partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini, tantangan besar demokrasi Indonesia adalah kembali pada substansi dari persaingan politik.
Koalisi Besar dan Hilangnya Oposisi yang Efektif
Di satu sisi, kehadiran koalisi besar dapat menjanjikan stabilitas, namun ada implikasi serius terkait hilangnya oposisi yang efektif. Dengan kondisi ini, oposisi sering kali hanya hadir sebagai kelompok kecil yang tidak dapat mempengaruhi kebijakan di parlemen.
Keberadaan oposisi sangat penting untuk menjaga kualitas legislasi dan fungsi pengawasan. Tanpa adanya oposisi yang signifikan, proses legislasi menjadi minim debat substantif, serta tidak ada kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan.
Ketidakhadiran oposisi membuka ruang bagi potensi praktik otoriter yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks ini, parlemen semestinya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi cenderung menjadi stempel bagi keputusan eksekutif, yang menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.
Paradoks Demokrasi: Legitimasi Tanpa Representasi
Koalisi besar di Indonesia dengan sendirinya menciptakan paradoks, menawarkan stabilitas namun mengorbankan vitalitas demokrasi. Di satu sisi, terdapat harapan akan kekuatan pemerintahan yang kuat; di sisi lain, kehilangan daya saing politik berimplikasi negatif pada kualitas legislasi dan keikutsertaan publik.
Perubahan struktur politik semacam ini sering kali menghasilkan sistem pemilu yang berjalan tanpa kompetisi yang bermakna. Demokrasi bisa tereduksi menjadi serangkaian pemilihan umum yang tidak mencerminkan suara rakyat, sehingga legitimasi pemerintah menjadi diragukan.
Untuk merespons situasi ini, perlu ada reformasi dalam sistem pemilu yang memungkinkan ruang bagi kompetisi yang sehat untuk para calon dan partai politik. Dengan demikian, aspirasi rakyat dapat terwakili sebagaimana mestinya dan kualitas demokrasi dapat terjaga.
Langkah-langkah untuk Memperkuat Peran Oposisi dalam Sistem Demokrasi
Upaya untuk menghindari kartelisasi total dalam politik Indonesia perlu diiringi dengan langkah sistematis untuk memperkuat oposisi. Pembentukan insentif yang mendorong partai politik untuk berperan sebagai oposisi yang efektif adalah langkah penting dalam pengembangan demokrasi yang lebih responsif.
Reformasi sistem pemilu yang berfokus pada penyederhanaan dan penguatan lembaga partai dapat membantu menghidupkan kembali semangat kompetisi. Di samping itu, pendidikan politik publik juga menjadi elemen kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses politik.
Pendidikan politik diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengekspresikan aspirasi mereka serta dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
