www.siarandaerah.id – TANJABTIM – Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam proyek pembangunan jalan beton Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahun 2020 sudah menjadi langkah signifikan dalam penegakan hukum di sektor publik. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari pihak berwenang terhadap potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Salah satu fakta menarik adalah proyek KOTAKU ini dilaksanakan di Kelurahan Nipah Panjang 2, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten TanjabTim, Jambi. Dengan anggaran APBN sebesar Rp. 995.000.000, proyek ini menjadi sorotan karena adanya dugaan kerugian negara yang harus ditelusuri lebih lanjut.
Pentingnya Koordinasi dengan Badan Pengawas
Pihak Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Nipah Panjang berusaha meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi untuk menentukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan ini. Langkah ini adalah upaya untuk memastikan bahwa semua aspek dari proyek dipertanggungjawabkan dengan baik.
Proses kontrol yang ketat dan transparan menjadi hal yang krusial. Pada tanggal 29 Agustus 2022, telah dilakukan ekspose hasil investigasi yang melibatkan pihak BPKP, dan saat ini, pemeriksaan ahli teknis juga sudah dilakukan di kantor Jalan Lebak Rejo No 1050, Kota Palembang. Ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menangani masalah yang ada dan memastikan semua proses legal berjalan sesuai prosedur.
Analisis Prosedur Pemeriksaan dan Evaluasi
Pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam tersebut berhasil mengumpulkan data dan melakukan koordinasi antara berbagai pihak. Namun, sampai saat ini, Kacabjari Adi Candra, S.H., M.H. masih belum dapat memberikan hasil akhir dari pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara pihaknya dengan BPKP Provinsi Jambi untuk memastikan semua informasi diperoleh dengan lengkap dan akurat.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap proyek yang menggunakan dana negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kerjasama antara institusi pemerintahan dengan lembaga pengawas sangat penting untuk mencegah penyimpangan yang merugikan negara. Proses ini tidak hanya akan memberikan kejelasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
