Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Negara, Cirebon, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Musrenbang yang dilaksanakan pada Rabu (7/5/2025) pagi ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota Bogor, yaitu Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Dalam acara ini, banyak usulan penting yang disampaikan untuk pengembangan daerah, termasuk permasalahan yang krusial.
Usulan Penting dari Pemkot Bogor
Dalam dialog interaktif yang juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi, berbagai usulan diajukan oleh Pemkot Bogor. Salah satunya terkait transportasi, dengan fokus pada operasional BisKita. Jenal Mutaqin menegaskan pentingnya memasukkan BisKita dalam program tahun 2026. “Kami berharap jumlah yang dialokasikan dapat disamakan dengan alokasi dari Pemprov yang mencapai Rp25 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, ada pula pembahasan mengenai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar tahun 2026. Kota Bogor ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah, sehingga revitalisasi area GOR Pajajaran menjadi salah satu prioritas. “Kami sangat mengharapkan dukungan dalam hal ini agar semua berjalan lancar,” tambahnya.
Pentingnya Penanganan Lingkungan Hidup
Masalah lain yang juga mendesak untuk ditangani adalah pengelolaan sampah, terutama di Galuga. Jenal Mutaqin menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan teguran dari kementerian karena pengelolaan yang tidak sesuai regulasi. “Kami meminta supervisi dari Pemprov untuk menangani masalah ini secara serius. Jika tidak ada tindak lanjut, Pemkab Bogor bahkan berencana menutup lokasi tersebut,” jelasnya.
Investasi dalam pengelolaan sampah memang menjadi sorotan. Menurut Jenal, kerjasama antara Kota dan Kabupaten Bogor sangat penting. “Isu lingkungan di Galuga patut menjadi perhatian bersama, dan perlu dukungan dari Pemprov,” ujarnya. Jangan sampai masalah lingkungan mengganggu pembangunan yang telah direncanakan.
Terakhir, pembebasan lahan trase baru di Batutulis menjadi perhatian. Jenal Mutaqin berharap agar anggaran untuk kegiatan ini dapat digunakan untuk pembangunan fisik setelah lahan dibebaskan. “Kami perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk 2025 sesuai dengan rencana perubahan yang akan datang,” tambahnya.
Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya konektivitas antara perencanaan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. “Perkumpulan ini penting untuk mengorkestrasi anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Gubernur dalam penutup.
